Penaikan harga BBM bersubsidi tidak menyenangkan di awal, tetapi di masa depan akan terasa manfaatnya. KOMUNIKASI yang jelas kepada masyarakat menjadi langkah penting sebelum penaikan harga BBM bersubsidi dilakukan. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat hingga yakin bahwa dampak penaikan itu lebih banyak menguntungkan perekonomian bangsa.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti mengemukakan hal itu saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. “Komunikasi kepada masyarakat bisa dilakukan agar masyarakat paham penaikan harga BBM bersubsidi untuk kondisi ekonomi yang lebih baik,“ ujar Destry.
Gaya komunikasi Presiden Joko Widodo lewat blusukan-blusukan diutarakan Destry sudah sesuai untuk menyampaikan pemahaman tersebut ke masyarakat. Destry juga meminta alokasi pengalihan subsidi BBM diperjelas, meliputi proyek dan jumlah anggaran dari subsidi BBM yang dialihkan, “Harus ketat dan produktif.“
Di kesempatan terpisah, ekonom dari Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan penaikan harga BBM bersubsidi sangat mendesak. Dalam 10 tahun terakhir, kenaikan fiskal Indonesia hanya empat kali lipat, sedangkan kenaikan anggaran subsidi BBM sudah 12 kali lipat.
“Belanja modal hanya naik lima kali lipat. Kenaikan belanja subsidi ini harus dikurangi dan dialihkan ke belanja modal. Jadi ini bukan karena pemerintah ingin menyengsarakan rakyat, tapi ini bentuk intervensi negara untuk menyejahterakan rakyat,“ papar Prasetyantoko dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (1/11).
Dalam upaya mencapai kedaulatan energi, subsidi BBM bisa dialihkan ke sumber energi yang lain, seperti gas, sehingga bisa memasyarakat. “Ini (penaikan harga BBM bersubsidi) tidak bisa dihindari. Masyarakat harus diedukasi,“ tutur Prasetyantoko.
Ia optimististis kebijakan tersebut bisa diterima masyarakat. Meskipun tidak menyenangkan di awal, akan jauh lebih bermanfaat bagi rakyat di masa depan.
Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro meminta pemerintah tidak banyak mengumbar wacana. Langsung mengumumkan penaikan akan mengurangi potensi aksi spekulasi.“Jangan meniru pola-pola pemerintah sebelumnya. Yang penting bekerja, bukan bicara,“ cetusnya. Benahi logistik Pada kesempatan yang lain, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur meminta pemerintah cepat mengalihkan subsidi ke program-program jaring pengaman sosial dan pembangunan. Selain itu, pemerintah juga perlu secepatnya menata manajemen pangan guna meminimalisasi kenaikan harga bahan pangan.
“Pemerintah harus menata manajeman pangan yang meliputi produksi, perdagangannya, distribusi, dan logistik. Kalau penataannya baik, gejolak akibat naiknya harga BBM dapat diminimalkan,“ imbuhnya ketika dihubungi, kemarin.
Pemerintah menyebutkan akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum 1 Januari 2015. Kendati begitu, belum ada kejelasan tentang besaran penaikan. (Mus/Riz/Jes/E-1) ) Media Indonesia, 3/11/2014, halaman 17
Tidak ada komentar:
Posting Komentar